SENIN, 6 SEPTEMBER 2010, 19:51 WIB
Elin Yunita KristantiSBY akan memanggil semua menterinya. Agendanya, khusus membahas kerangka perencanaan komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan perpindahan ibukota.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, dalam rapat besar Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu, semua dokumen yang telah diselesaikan, termasuk kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibukota, akan dikerucutkan.
"Presiden berharap ada konsolidasi intens antara Kementerian dan Lembaga untuk menyatukan rumusan kajian soal perpindahan ibukota," kata Velix, Senin, 6 September 2010.
Dari berbagai kajian, saat ini ada tiga opsi pemindahan ibukota yang mengemuka.
Skenario pertama, adalah yang realistis: ibukota tetap di Jakarta, namun harus menata, membenahi, dan memperbaiki berbagai persoalannya. Yang utama adalah kemacetan yang makin akut.
"Kalau ingin tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta," kata SBY saat buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jakarta.
Skenario kedua adalah skenario moderat. Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibukota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru.
Skenario pertama, adalah yang realistis: ibukota tetap di Jakarta, namun harus menata, membenahi, dan memperbaiki berbagai persoalannya. Yang utama adalah kemacetan yang makin akut.
"Kalau ingin tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta," kata SBY saat buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jakarta.
Skenario kedua adalah skenario moderat. Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibukota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru.
ontoh kasus adalah Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya -- yang tak jauh jaraknya.
Namun, seperti halnya Malaysia, perlu waktu tak sebentar. Negeri jiran membutuhkan waktu 5 - 7 tahun untuk membangun Putrajaya. Dana yang dihabiskan pun tak main-main sekitar Rp80 triliun.
Sementara skenario ketiga adalah yang paling radikal, tapi juga yang paling ideal. Dalam opsi ini, ibu kota negara benar-benar baru. Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis.
"The real capital, the real goverment center akan dipindahkan. Itu seperti Canberra (Australia), Brasilia (Brasil), Ankara (Turki), dan tempat-tempat yang lain," kata SBY.
Antara Jonggol - Palangka Raya
Di tengah wacana itu, ada banyak calon ibukota atau pusat pemerintahan Republik Indonesia yang diajukan. Menurut Velix, salah satunya adalah Palangkaraya.
Ini menurut Tim Visi 2033 dibawah Andrinof Chaniago, akademisi Universitas Indonesia. Ini senada dengan pendapat mantan presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga mengamini pendapat ayahnya, Soekarno.
"Palangkaraya sangat bagus untuk dijadikan ibukota, dan sangat cocok," kata Mega. Letaknya yang di tengah, bebas bencana dan lahannya yang luas jadi alasan.
Namun, seperti halnya Malaysia, perlu waktu tak sebentar. Negeri jiran membutuhkan waktu 5 - 7 tahun untuk membangun Putrajaya. Dana yang dihabiskan pun tak main-main sekitar Rp80 triliun.
Sementara skenario ketiga adalah yang paling radikal, tapi juga yang paling ideal. Dalam opsi ini, ibu kota negara benar-benar baru. Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis.
"The real capital, the real goverment center akan dipindahkan. Itu seperti Canberra (Australia), Brasilia (Brasil), Ankara (Turki), dan tempat-tempat yang lain," kata SBY.
Antara Jonggol - Palangka Raya
Di tengah wacana itu, ada banyak calon ibukota atau pusat pemerintahan Republik Indonesia yang diajukan. Menurut Velix, salah satunya adalah Palangkaraya.
Ini menurut Tim Visi 2033 dibawah Andrinof Chaniago, akademisi Universitas Indonesia. Ini senada dengan pendapat mantan presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga mengamini pendapat ayahnya, Soekarno.
"Palangkaraya sangat bagus untuk dijadikan ibukota, dan sangat cocok," kata Mega. Letaknya yang di tengah, bebas bencana dan lahannya yang luas jadi alasan.
Sementara, politisi Akbar Tandjung lebih memilih 'yang dekat-dekat saja' agar tak berbiaya besar.
"Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau Jawa," kata Akbar Tandjung ditemui VIVAnews.
"Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau Jawa," kata Akbar Tandjung ditemui VIVAnews.
Untuk kategori ini, dua kota digadang-gadang jadi calon. Jonggol dan Karawang, meski sejumlah ilmuwan menilainya bukan jawaban yang solutif.
Namun, buru-buru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian minta masyarakat tak spekulatif. Kata dia, gagasan yang sedang berkembang saat ini baru dimaksudkan untuk perpindahan pusat pemerintahan, bukan lantas menomorduakan Jakarta yang kini menjadi Ibukota RI.
Namun, buru-buru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian minta masyarakat tak spekulatif. Kata dia, gagasan yang sedang berkembang saat ini baru dimaksudkan untuk perpindahan pusat pemerintahan, bukan lantas menomorduakan Jakarta yang kini menjadi Ibukota RI.
"Kalau Ibukota tidak, tetap di Jakarta," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Senin, 6 September 2010. "Kalau, rencana perpindahan pusat pemerintahan 10 tahun lagi."
Pemerintah, beber Hatta, juga belum menaksir kota tertentu sebagai pusat pemerintahan. Ini baru kajian.
Meski baru di awang-awang tak ada salahnya bersiap. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, pemindahan ibu kota pemerintahan akan berimplikasi dengan dinamika pembangunan gedung-gedung pemerintahan jika seluruh pusat pemerintahan akan dipindahkan ke ibukota baru.
Kecuali jika nantinya diputuskan, kekuasaan eksekutif dan legislatif akan di pisah di ibu kota yang berbeda.
Lalu bagaimana nasib rencana pembangunan gedung baru DPR yang bakal menelan Rp1,2 triliun?
"Itu bisa sebagai salah satu pertimbangan kalau kita ingin membangun pusat pemerintahan yang komprehensif, di situ ada kantor-kantor eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain," kata dia.
"Kalau konteksnya seperti itu, pembangunan gedung DPR itu bisa ditunda dan disesuaikan dengan grand desain yang matang dari pusat pemerintahan yang baru itu." (hs)
Meski baru di awang-awang tak ada salahnya bersiap. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, pemindahan ibu kota pemerintahan akan berimplikasi dengan dinamika pembangunan gedung-gedung pemerintahan jika seluruh pusat pemerintahan akan dipindahkan ke ibukota baru.
Kecuali jika nantinya diputuskan, kekuasaan eksekutif dan legislatif akan di pisah di ibu kota yang berbeda.
Lalu bagaimana nasib rencana pembangunan gedung baru DPR yang bakal menelan Rp1,2 triliun?
"Itu bisa sebagai salah satu pertimbangan kalau kita ingin membangun pusat pemerintahan yang komprehensif, di situ ada kantor-kantor eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain," kata dia.
"Kalau konteksnya seperti itu, pembangunan gedung DPR itu bisa ditunda dan disesuaikan dengan grand desain yang matang dari pusat pemerintahan yang baru itu." (hs)
menurut saya mengenai pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan adalah langkah yang tepat.
karena di ibukota sudah sangat penuh sekali,yang mengadu nasib disana juga sudah terlalu banyak sehingga menyebabkan penduduk di jakarta bertambah drastis. Di jakarta sudah terlalu banyak pendatang. yang di sayangkan adalah tidak semua pendatang tersebut bisa berhasil mengadu nasib di ibukota ini. Salah satunya adalah banyaknya yang menjadi gembel atau pun pengemis jalanan. itu hanya akan menambah kesumpekan ibukota saja. Jakarta sudah terlalu sempit untuk di huni, sudah sulit untuk membuka lapangan kerja, keamanan juga sudah sulit terjamin. Jika di guyur hujan lebat maka akan tergenang banjir.
Jika semua pihak mau bekerjasama dengan maka semua ini akan ter-realisasikan dengan baik pula.
Di lihat dari sisi lain tentu saja kita berfikir kenapa negara-negara lain berhasil melakukan perpindahan ibukota kenapa kita tidak bisa??? tapi di lihat dari sisi keuangan negara berapa banyak dana lagi yang di butuhkan negara kita untuk pembangunan gedung - gedung pemerintahan ibukota seperti sedia kala??? sedangkan hutang - hutang luar negeri sudah menumpuk
Akan banyak sekali biaya yang di keluarkan untuk itu. dan berapa lama ibukota yang baru akan di bangun??
Opsi pilihan ada2 provinsi kalo jadi pindah ibu kota, salah satu na Kal-Bar.
ReplyDeletesetuju banget kalo pindahnya ke Pontianak, artinya pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi Indonesia tidak tertumpuk disatu daerah, sprt saat ini di Jakarta,, macet banget,,
Lagi pula pembangunan juga akan merata, tidak hanya jawa saja yang maju, Kal-bar n sekitar juga akan berkembang,,
tapi, u/ merealisasikannya kan tidak gampang,, butuh dana banyak n dalam waktu 7-10 tahun..
Sedangkan masa pemerintahan SBY berakhir tahun 2014, lalu pertanyaannya 'apakah akan berlanjut perpindahan yang sudah setengah jalan atau malah berhenti??'
Haruz ada kejelasan dan ketegasan juga dari pemerintah, harus ada perjanjian dan komitmen.
Ibu kota yang dipindahkan atau pemerintahannya yang dipindahkan sama-sama ada sisi positif dan negatif thinkingnya, yang penting se ada komitmen aja dan juga kerja sama.